Kuningan, RajawaliNusantara | Sepanjang tahun 2025, sejumlah pejabat publik kembali terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Tidak hanya kepala daerah, aparat penegak hukum pun turut terseret. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menanggapi hal tersebut, Forum Komunikasi Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL) melalui Ketua Barak, Kang Nana Rusdiana, S.IP, menyampaikan bahwa langkah KPK merupakan pertanda positif bagi penegakan hukum di Indonesia.
“Ini sinyalemen bagus bahwa pemerintahan Prabowo sudah tidak main-main dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sudah banyak pejabat kementerian, partai politik, kepala daerah, bahkan aparat penegak hukum yang ditangkap KPK RI,” ujar Kang Nana.
Ia berharap, kondisi serupa tidak terjadi di Kabupaten Kuningan. Menurutnya, terdapat sejumlah informasi terkait kasus-kasus di Kuningan yang disebut-sebut menjadi atensi dan pantauan KPK RI.
“Kami berharap para pejabat publik di Kuningan jangan bermain-main dengan kasuistik tindak pidana korupsi, gratifikasi jabatan maupun proyek. Jika sudah terjaring operasi KPK RI, dampaknya akan menjadi badai besar bagi status pribadi, keluarga, serta citra Kabupaten Kuningan yang tentu akan heboh,” tegasnya.
Pernyataan senada disampaikan Bang Boy Paku Mas. Ia menegaskan harapannya agar tidak ada pejabat publik Kuningan yang terjerat OTT KPK RI, baik terkait korupsi, gratifikasi, pungli, jual beli jabatan, maupun mafia proyek.
“Semua itu harus menjadi bahan analisa dan introspeksi diri para pejabat Kuningan dalam menjalankan amanah jabatannya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pepatah lama, “Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat akan jatuh juga. Dan serapi-rapinya bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya.”
Menurut Bang Boy, informasi yang masuk ke FKGOL mengenai adanya beberapa kasuistik di Kuningan yang menjadi atensi KPK RI harus dijadikan peringatan serius (warning), dan tidak boleh dianggap sepele.
“Jangan sampai bola sekam meledak dan menjadikan Kuningan heboh. Predikat WTP yang diraih hingga sembilan kali, meskipun sempat terjadi gagal bayar dan pada tahun 2024 turun menjadi WDP, harus menjadi perhatian serius. Apalagi ada sinyal indikasi gagal bayar jilid II di tahun 2025,” paparnya.
FKGOL berharap para pemangku kebijakan di Kabupaten Kuningan benar-benar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan kewenangan.
“Besar harapan kami, jangan sampai ada pejabat publik Kuningan yang terjaring operasi senyap KPK RI. Karena operasi KPK selalu datang tanpa diduga dan kerap memberikan kejutan besar yang menghebohkan masyarakat Indonesia,” pungkasnya. **
